SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yg bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Koperasi Indonesia adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, dan badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama.Pertumbuhan koperasi di indonesia d mulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang sampai pada saat ini.Pertumbuhan koprasi di Indonesia di pelopori oleh R. Aria Wiriatmadja Patih di Purwokerto pada tahun 1896 yang pada saat itu koperasi masih menekankan pada kegiatan simpan pinjam, lalu tumbuhlah koperasi-koperasi yang tidak hanya menekankan pada kegiatan simpan pinjam.Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian.Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di muka Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lain sebagai berikut:

“Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat , istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuan keuangan Negara”.

 

Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopo antara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi;

b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;

c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi

 

Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program Pemerintahannya sebagai berikut :

”Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu Pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperlluas

perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi” (Sumodiwirjo 1954, h. 45-46).Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan KOngres di samping halhal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative Alliance (ICA). Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669.

Bagi koperasi Indonesia, membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar kekuatan gerakan. Daerah otonom harus menjadi basis penyatuan kekuatan koperasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arus pengaliran surplus dari bawah. Mohammad Hatta di kenal sebagai ”Bapak Koperasi Indonesia”. Seperti yang pernah dikatakannya bahwa Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong itu didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

 

UU no. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau bahan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

 

Ada 5 unsur Koperasi Indonesia

 Koperasi adalah badan usaha

 Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

 Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi

 Gerakan ekonomi rakyat

 Berazaskan kekeluargaan

 

Tujuan Koperasi

 Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila & UUD 1945 (UU no. 25/1992 pasal 3)

 

 

 

 

Prinsip2 koperasi UU no 25 thn 1992

 Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka

 Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

 Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

 Kemandirian

 Pendidikan perkoperasian

 Kerjasama antar koperasi

 

Jenis Koperasi (PP no. 60 thn 1959)

 Koperasi desa

 Koperasi pertanian

 Koperasi peternakan

 Koperasi perikanan

 Koperasi kerajinan / industri

 Koperasi simpan pinjam

 Koperasi konsumsi

 

Jenis Koperasi (Teori klasik)

 Koperasi pemakaian

 Koperasi penghasil / produksi

 Simpan pinjam

 

 

Bentuk Koperasi

(PP no. 60 thn 1959)

 Koperasi primer (anggotanya individu)

 Koperasi pusat (tk II)-anggotanya koperasi2

 Koperasi gabungan (tk I)

 Koperasi induk (Nasional)

 

Di Indonesia

 1895, di Leuwiliang, Koperasi pertama di Indonesia oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja-Patih Purwokerto. Berdiri sebagai lembaga simpan pinjam krn byk masyarakat yang terjerat rentenir.

 1920, Cooperative Commissie, ketua: Dr JH Boeke untuk mengevaluasi manfaat koperasi di Indonesia.

 12 Juli 1947, kongres gerakan koperasi se Jawa yg I di Tasikmalaya.

 1960, PP no. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok & Koperasi sebagai pelaksananya.

 1961, Munas Koperasi I di Surabaya.

 1965, UU no. 14: Prinsip Nasakom (Nasionalis, Sosialis & Komunis) diterapkan di koperasi, + Munas II.

 1967, UU no 12, Pokok-pokok perkoperasian.

 1992, UU no. 25, tentang Perkoperasian (penyempurnaan UU no. 12).

 1995, PP no. 9, kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi.

 

Konsep koperasi

Sosialis

 Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional

 Merupakan sub sistem sosialisme-komunis (kepemilikan faktor produksi adalah kolektif)

Prinsip Koperasi

 Gotong Royong: kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama

 Tolong Menolong: pencampaian tujuan perorangan

 

Defenisi Koperasi

 Koperasi adalah kumpulan orang-orang

 Kesukarelaan

 Ada tujuan ekonomi yg ingin dicapai

 Merupakan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis

 Kontribusi yang adil thd modal yang dibutuhkan

 Anggota menerima resiko & manfaat berimbang

 

Organisasi Koperasi

Bentuk: Rapat anggota, pengurus, pengelola dan pengawas

Rapat Anggota:

 Wadah untuk pengambilan keputusan

 Pemegang kekuasaan tertinggi untuk menerapkan AD ART, kebijakan umum, pemilihan pemberhentian pengurus, rencana kerja, RAB, pembagian SHU, dll.

 

Organisasi

Pengurus:

 Mengelola koperasi dan usahanya

 Mengajukan rencana kerja, budget dan belanja koperasi

 Menyelenggarakan rapat anggota

 Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban

 Memelihara daftar anggota dan pengurus

 

Organisasi

Pengawas:

 Melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

 Berwenang untuk meneliti catatan yang ada dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

 

Organisasi

Pengelola:

 Karyawan / pegawai yang diberi wewenang oleh pengurus

 Hubungan dengan pengurus bersifat kontrak kerja

 Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus

 

Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi

 Merupakan badan usaha

 Mampu menghasilkan keuntungan & pengembangan organisasi & usahanya

 Menggunakan sistem manajemen usaha sebagai badan usaha bisnis : profit maksimal, biaya minimal, brand koperasi maksimal

 

SHU

 Adalah sisa hasil usaha koperasi yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

 SHU dibagikan kepada anggota sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

 Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

Prinsip Pembagian SHU

 Bersumber dari anggota

 SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri

 Dilakukan secara transparan

 Dibayar secara tunai

 

Cadangan Koperasi

 Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk pemupukan modal & menutup kerugian

 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota

 60% dari SHU yang berasal bukan dari usaha anggota

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s