Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Kuntoro Mangkusubroto adalah Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sebuah unit kerja tingkat menteri, sejajar dengan lembaga tinggi seperti Badan Intelejen Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Peran UKP4 adalah pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hatta Radjasa, mantan ketua Tim Sukses SBY-Boediono, pernah menggambarkan organisasi ini kurang-lebih semacam pengiriman unit yang memastikan program kerja pemerintah benar-benar berjalan di lapangan.

Acuan utama UKP4 adalah buku visi-misi SBY-Boediono sewaktu kampanye pemilihan presiden. “UKP4 bertugas memastikan janji-janji SBY-Boediono terealisasi,” Kuntoro menjelaskan tugasnya. Visi-misi SBY-Boediono itu diterjemahkan menjadi prioritas nasional (Program Bidang Sektoral 5 tahun), lalu diperjelas menjadi Program 100 Hari. Kemudian dijabarkan kembali menjadi rencana-rencana strategis kementrian yang dijadikan pedoman untuk kontrak kinerja menteri dan pakta integritas.

Fungsi UKP4 disusun sebelum kan-binet terbentuk. Dalam urusan memonitor realisasi program para menteri, UKP4 bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan melakukan konsistensi cek. Pakar manajemen yang juga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali melihat UKP4 sebagai sebuah terobosan dalam pemerintah Indonesia. Lembaga ini merupakan pengontrol kinerja kementrian. Apalagi, pemilihan Kuntoro sebagai ketua dinilainya sebagai langkah tepat. “Beliau orang yang berpengalaman. Pak Kuntoro paham operasional manajemen,” ujar Rhenald.

Ditinjau dalam ketatanegaraan, keberadaan UKP4 bisa dikatakan sejarah baru pemerintahan Indonesia. “Ini pertama kalinya seseorang yang dipilih rakyatnya konsisten menerjemahkan pikiran dalam program untuk di sampaikan kepada rakyatnya. Dulu zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, dan lainnya belum ada,” ujar Kuntoro menegaskan.

Pada masa-masa sebelumnya memang pernah ada Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi. Namun, terkesan lembaga itu hanya simbolis, mengikuti tren derasnya animo reformasi, dengan program aksi serta alat ukur yang nyaris tak terdengar.

Tugas UKP4 sesungguhnya sangat tidak ringan. Dia mesti mengawasi serta mengendalikan program kerja pembangunan yang sangat banyak. Yang diawasi meliputi berbagai sektor pembangunan, melibatkan pekerjaan hampir di seluruh departemen (kementerian) pemerintah. Masing-masing kementrian punya ratusan atau bahkan ribuan program kerja.ego sektoral atau ego departemen di Indonesia selama ini dikenal cukup kuat sehingga menyulitkan pekerjaan-pekerjaan koordinatif.

Agar pelaksanaan kerjanya efektif, organisasi ini memilih tak mengurus semua program kerja pembangunan. “Kami tidak berbicara program pemerintah secara keseluruhan. UKP4 hanya mengawasi program strategis. Focus mendalami yang strategis itu,” paparnya. Demi focus itu pula, pada 2010 pihaknya hanya menargetkan 150 rencana aksi. Sementara pada 100 hari masa kepemimpinan SBY-Boediono, ada 45 rencana aksi.

Pemerintah SBY-Boediono selama ini punya 11 program prioritas yang tercakup dalam Program Lima Tahun (P5T), yakni : Reformasi, Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastuktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkuangan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal dan Terluar. Kemudian ditambahkan tiga program (Pertahanan, Perekonomian,Kesra). UKP4 hanya mengawasi rencana aksi yang strategis dari program-program bidang P 11+3 itu.

Di bidang infrastruktur, misalnya, UKP4 fokus pada pembangunan infrastruktur startegis, seperti program penyediaan sarana air minum untuk masyarakat di 1.440 desa, pembangunan jalan tol Trans Jawa, dan pembangunan kanal banjir Timur di DKI. UKP4 memang memilih bidang-bidang tertentu yang strategis dan kemudian menajamkan pengendalian di bidang itu.

Kuntoro lalu mendeskripsikan contoh program pengawasannya : Larasita. Penanggung jawab program ini adalah Badan Pertahanan Nasional (BPN). “Waktu dikatakan sudah ada mobil BPN dan sudah beroprasi ke daerah-daerah untuk Larasita, lalu UKP4 memeriksa. Memang sudah ada mobilnya dan ada orangnya. Tapi tidak ada aktivitas kerja. Kami potret saja kondisinya.” Katanya seraya menunjukkan foto yang dimaksud.

Selain memonitor dan mengevaluasi rencana aksi strategis dari bidang P 11+3 tadi, UKP4 juga bertugas mengidentifikasi program yang belum selesai atau belum jalan pada periode-periode sebelumnya. Dalam operasionalnya, UKP4 tidak membahas anggaran program yang dipantaunya.

Pada tataran teknis, untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian, tim UKP4 membuat sebuah bentuk khusus untuk pengawasan program. “Bnetuk khusus ini dinamakan Tabel Delapan Kolom,” katanya. Tabel ini antara lain berisi kolom Rencana Aksi, Instansi Terkait, Instansi Penanggung Jawab, Kriteria Keberhasilan, Ukuran Kberhasilan, Capaian dan Keterangan.

Biasanya, untuk melakukan pengawasan, UKP4 mengirimkan stafnya ke lokasi guna memastikan sebuah program berjalan atau tidak. Institusi ini memberlakukan aturan : semua proyek fisik harus dilaporkan ke UKP4 dengan melengkapi titik koordinat.

Pernah ada klaim bahwa pembangunan sarana air minum untuk masyarakat penghasilan rendah sudah selesai. Contoh lain, di Pelabuhan Tanjung Priuk pernah ada klaim mereka melayani 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. “Kami cek ke sana, tanggal 30 Januari pukul 20.00. kondisinya sepi, lampunya mati semua. Atas dasar fakta ini, kami bisa memastikan kebenaran informasi yang diberikan,” ungkapnya seraya menunjukkan foto yang dimaksudnya : sebuah pemandangan kantor pelabuhan yang tutup dan sepi.

Yang terpenting, menurut Kuntoro, agar pengendalian dan program aksi berhasil, antarkementerian harus bekerja sama. System matriks pun acap diberlakukan, tak sedikit program yang melibatkan beberapa kementerian sekaligus sehingga harus ada koordinasi. Contoh program Depdiknas yang ingin membuat 1.700 SD-SMP di Indonesia terkoneksi Internet.

Anggota tim UKP4 tak banyak, hanya 16 orang. “Saya memberlakukan system matriks. Jadi, setiap orang punya 2-3 pekerjaan. Tidak ada orang yang hanya satu pekerjaan,” ujar Kuntoro. Dalam hal ini, UKP4 memang sudah mengandalkan Internet untuk memudahkan pekerjaan.

Pola manajemen UKP4, diakui Kuntoro, sebagian besar merupakan oleh-oleh dari Aceh, saat dirinya memimpin BRR. “Jadi,cara merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan diperoleh sewaktu menanganin BRR Aceh-Nias,”. UKP4 juga mengendalikan BUMN dalam artian untuk BUMN strategis saja. Kuntoro biasa melaporkan pekerjaannya ke Presiden dan Wapres pada sidang cabinet.

15 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN YANG MENJADI FOKUS GARAPAN UKP4 :

  1. Pemberantasan Mafia Hukum
  2. Revitalisasi Industri Pertahanan
  3. Penanggulangan Terorisme
  4. Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia
  5. Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
  6. Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula
  7. Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang
  8. Pembangunan Infrastruktur
  9. Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliun per tahun untuk KUR
  10. Penetapan Skema Pmebiayaan dan Investasi
  11. Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan
  12. Reformasi Kesehatan Masyarakat
  13. Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja
  14. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
  15. Sinergi antara Pusat dan Daerah

Rhenald menangkap maksud baik pemerintah. Tugas pemantauan terhadap kinerja kementerian yang sesuai dengan janji kampanye Presiden merupakan langkah brilian. UKP4 cukup membantu dalam penjajaran program antarkementerian. Selama ini, kementerian bekerja sendiri-sendiri. Padahal, dia mengatakan, satu persoalan tidak hanya berkaitan dengan satu kementerian saja.

Namun, Rhenald menyayangkan adanya tumpang tindih pekerjaan di UKP4. Akan tetapi, Kuntoro rileks saja meski bebannya bertambah. UKP4 dia nilai sudah bisa menjalankan tugas. Dia juga merasa system yang dibuatnya dapat berjalan dengan efisien di tangan tim yang ramping, yang terdiri dari anak-anak muda.

 

 

 

 

SUMBER :

Judul : Strategi Memonitor Kinerja Para Menteri

Penulis : Sudarmadi

Reportase : Sigit A.Nugroho

Majalah : SWA sembada

NO. 11/XXVI/26 MEI – 9 JUNI 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s